Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Ringkasan

Dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 serta tingginya upah minimum kabupaten dan kota,
membuat ratusan perusahaan tekstil di Jawa Barat terancam ditutup sehingga mengakibatkan
terjadinya PHK massal. Namun, bagi para buruh, ancaman PHK massal hanya alasan untuk
memuluskan keinginan menolak dan membatalkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) 2021.

Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) Sariat Arifia
mengatakan, pengusaha mengapresiasi pemerintah dalam menetapkan UU Cipta Kerja.

Pekerja mengerjakan proses pembuatan kain sarung di salah satu pabrik pemintalan kain di
Majalaya, Kabupaten Bandung, Kamis (17/9/2020). Pengusaha produk tekstil Jawa Barat
terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK karena penetapan pengupahan di luar
kemampuan dan kepantasan.

PULUHAN RIBU BURUH TERANCAM PHK

Dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 serta tingginya upah minimum kabupaten dan kota,
membuat ratusan perusahaan tekstil di Jawa Barat terancam ditutup sehingga mengakibatkan
terjadinya PHK massal. Namun, bagi para buruh, ancaman PHK massal hanya alasan untuk
memuluskan keinginan menolak dan membatalkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) 2021.

Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) Sariat Arifia
mengatakan, pengusaha mengapresiasi pemerintah dalam menetapkan UU Cipta Kerja. "Namun,
dalam realitasnya, para pengusaha produk tekstil Jawa Barat terancam gulung tikar dan pekerja
terancam PHK massal karena penetapan pengupahan di luar kemampuan dan kepantasan," ujar
Sariat saat mengadukan nasib para pengusaha kepada Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah,
pekan lalu.

Lebih lanjut, Sariat menambahkan, sepanjang tahun 2019, telah terjadi penutupan puluhan
pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang mendapat PHK kurang lebih 25.000 karyawan di
Kabupaten Bogor dan Purwakarta. "Bila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius,
tahun 2021 banyak perusahaan yang akan menutup pabrik," ujar Sariat.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy Sulastri menyampaikan
kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten dan kota yang tidak berdasarkan
kesepakatan tiga unsur yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurut Dessy, sebenarnya
para pekerja mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tempat mereka bekerja tutup.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan PPPTPJB Yan Mei mengatakan, saat ini pengusaha
dan para pekerja yang bekerja di perusahaan adalah pihak yang benar-benar mengetahui kondisi
perusahaan masing-masing. "Belum tentu pihak-pihak yang mengatasnamakan asosiasi pekerja
benar-benar memahami keinginan dan kebutuhan pekerja," kata Mei.

Ahmad Basarah ikut berempati dan prihatin dengan kondisi asosiasi perusahaan tekstil yang
sudah berada di titik nadir yang bisa menyebabkan PHK massal sampai 300.000 orang. "Masalah
ini perlu diselesaikan secara komprehensif, melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Saya akan
berusaha menjembatani komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

17