Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 22
PENGETATAN PSBB BERPOTENSI TINGKATKAN PHK
Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan kembali memperketat pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) dengan membatasi ruang gerak masyarakat setelah libur Tahun Baru
2021 dapat menurunkan optimisme pelaku usaha. Hal ini juga berpotensi meningkatkan
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman
Simanjorang mengatakan, pengetatan PSBB dapat berpotensi membuat pelaku usaha kembali
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Keputusan tersebut juga
dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena DKI Jakarta menyumbang
17% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Jika kembali seperti yang dulu, tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan
stagnan. Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan
menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha. Ini menjadi suatu pertimbangan kepada
Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan
dan terpuruk, nyaris frustasi," kata Sarman dalam keterangan resmi, Senin (28/12).
Pasalnya, sambung dia, pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal IV-2020 saja akan kembali
negatif, setelah pada kuartal II dan III terkontraksi sebesar -8,23% dan -3,82%. Karena itu,
Sarman berharap, upaya untuk menjaga kesehatan dan kesala-matan warga Jakarta diambil
dengan mempertimbangkan secara cermat kondisi perekonomian saat ini.
"Pelaku usaha memahami bahwa tujuan Pemprov sangat mulia untuk menjaga kesehatan dan
keselamatan warga. Ini memang kondisi dilematis dan pilihan yang sulit, tapi harus di putuskan.
Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan
memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," kata dia.
Dia juga berharap Pemerintah DKI Jakarta tidak lengah dan terus melakukan sosialisasi serta
pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Dia
menyarankan pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah rukun
tetangga dan di setiap perusahaan untuk memastikan kedisiplinan penerapan protokol
kesehatan. Pemerintah juga diharap memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar
penerapan protokol kesehatan.
"Dan yang paling strategis, agar Pemprov DKI Jakarta melobi Pemerintah Pusat untuk
menjadikan DKI Jakarta sebagai prioritas dalam program vaksin anti Covid-19, mengingat
ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian
nasional," kata Sarman. (sny)
21
