Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 19
Alasan
Menanggapi hal ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto
Ferianto, mengatakan, pengusaha jangan menjadikan ancaman PHK massal sebagai alasan
untuk memuluskan keinginan menolak dan membatalkan kenaikan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021. Sebab, tanpa adanya kenaikan UMK pun PHK massal sudah banyak
terjadi akibat pandemi Covid-19.
"Dalam enam tahun terakhir ini, hampir setiap tahun mereka menolak kenaikan UMK," katanya.
Padahal, menurut Roy, aturan yang menjadi acuan kenaikan UMK adalah yang didukung
pengusaha dan ditolak buruh saat penetapannya. Namun, pada realisasinya, menurut dia, setiap
kenaikan UMK selalu ditentang pengusaha. "Kenaikan UMK 2021 sudah ditetapkan oleh gubernur
dan secara hukum mengikat. Jika tak mampu, ajukan penangguhan, sesuai UU Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015," ujar Roy.
Roy juga menolak jika dikatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan
negara tetangga. Berkaca pada pidato Gubernur Jabar Ridwan Kamil, saat peresmian Patimban,
disebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja Jabar tinggi. Produktivitas tinggi itulah yang
membuat investasi di Jabar diminati investor.
"Harus dirinci, produktivitas sektor apa, harus apple to apple. Sebagai gambaran, untuk sepatu,
kenapa produk Jabar diekspor ke Eropa? Karena kualitasnya bagus," tuturnya. (Ai Rika Rach-
mawati, Asep Sandhy)
caption:
PEKERJA mengerjakan proses pembuatan kain sarung di salah satu pabrik pemintalan kain di
Majalaya, Kabupaten Bandung, Kamis (17/9/2020). Pengusaha produk tekstil Jawa Barat
terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK karena penetapan pengupahan di luar
kemampuan dan kepantasan.
18
