Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

Judul Pengetatan PSBB Berpotensi Tingkatkan PHK
Nama Media Investor Daily
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL Pg9
Jurnalis sny
Tanggal 2020-12-29 05:08:00
Ukuran 111x159mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 29.304.000

News Value Rp 87.912.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Sarman Siman (Ketua Umum DPD Himpunan Pe ngusaha Pribumi Indonesia (Hippi)
Provinsi DKI Jakarta) Jika kembali seperti yang dulu, tentu akan membuat aktivitas ekonomi
semakin terbatas dan stagnan. Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara
psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha. Ini menjadi suatu
pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan, karena sudah 10 bulan
dunia usaha tertekan dan terpuruk, nyaris frustasi

positive - Sarman Siman (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)
Provinsi DKI Jakarta) Pelaku usaha memahami bahwa tujuan Pemprov sangat mulia untuk
menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Ini memang kondisi dilematis dan pilihan yang sulit,
tapi harus di putuskan. Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan
matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini

positive - Sarman Siman (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)
Provinsi DKI Jakarta) Dan yang paling strategis, agar Pemprov DKI Jakarta melobi Pemerintah
Pusat untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai prioritas dalam program vaksin anti Covid-19,
mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap
perekonomian nasional

Ringkasan
Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan kembali memperketat pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) dengan membatasi ruang gerak masyarakat setelah libur Tahun Baru
2021 dapat menurunkan optimisme pelaku usaha. Hal ini juga berpotensi meningkatkan
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman
Siman-jorang mengatakan, pengetatan PSBB dapat berpotensi membuat pelaku usaha kembali
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Keputusan tersebut juga
dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena DKI Jakarta menyumbang
17% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

20