Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 30
KSPI INGATKAN PEMERINTAH ANCAMAN KRISIS SOSIAL DI 2021
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah waspada
akan kemunculan krisis sosial di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan Omnibus Law Cipta
Kerja. Said menjelaskan, ada tiga isu besar yang harus menjadi perhatian pemerintah di tahun
mendatang. Pertama soal pandemi Covid-19, resesi ekonomi, dan ledakan pemutusan hubungan
kerja (PHK).
Sementara itu, Omnibus Law Cipta Kerja dinilai KSPI tidak bisa menyelesaikan tiga masalah
tersebut, justru malah memperparah kondisi social ekonomi Indonesia. "Tolong pemerintah hati-
hati, ini bisa jadi krisis sosial, yang paling merasakan yaitu buruh, dan kalangan menengah yang
jadi penopang daya beli masyarakat," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (28/12).
"Kalangan menengah itu kan sekarang udah mulai kerasa ya, mereka kena PHK, sewa
apartemennya gak bisa, kredit mobil gak bisa, ingat kalangan menengah ini adalah penggerak
masyarakat," imbuh Said.
Krisis sosial yang dimaksud Said berupa kerusuhan yang disebabkan ketidakpercayaan
masyarakat ke pemerintah. Said meyakini, di 2021 jika pemerintah tidak segera membatalkan
Omnibus Law Cipta Kerja, maka pemogokan pekerja akan masif.
Kondisi tersebut diperparah dengan pandemi Covid-19 yang justru semakin memburuk setiap
harinya. Melihat dari jumlah penemuan kasus positif yang terus bertambah dan beberapa kali
angka kematian Covid-19 pecah rekor dalam sehari.
"Kita berharap Presiden Jokowi dan jajarannya bisa mengelola tiga isu besar ini dengan baik,
dan menghindari dampaknya seperti pemogokan atau aksi massa yang jauh lebih besar
sepanjang 2021, apalagi kalau Omnibus Law diimplementasikan," kata Said.
Pihaknya menyarankan pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja untuk mencegah terjadinya aksi massa yang lebih besar. Adapun jika pemerintah tidak
bisa membatalkan beleid tersebut, maka presiden diharapkan mengeluarkan Perppu.
"Menurut kami Omnibus Law itu jangan diimplementasikan, kalau bisa keluarkan perppu,
keluarkan, kalau gak bisa, kami minta Majelis Hakim MK lebih bijak, kepada pasal pasal
kontroversial yang diajukan oleh buruh dan aktivis HAM," pinta Said.
Ia juga mengakui pihaknya bisa saja melakukan mogok nasional karena permasalahan buruh
dan tuntutannya tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Pihaknya yang telah
mengajukan uji formil dan materiil UU Ciptaker juga berharap besar pada putusan MK yang adil.
"Jika kemudian putusan MK merugikan buruh, mencederai rasa keadilan, pasti ada pemogokan,
demonstrasi ada di mana-mana. Bahkan KSPI tidak menafik akan mogok nasional," tutupnya.
(khr/ain).
29
