Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 36
Beberapa program yang berjalan adalah mendorong perlindungan PMI melalui BP2MI, di
antaranya pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural, Fraksi PKS bersama mitra di Kemenaker
juga mendorong inovasi penempatan PMI dengan 9 inovasi.
"Bersama PKS, keluarga pekerja migran kita dorong juga untuk kita bina menjadi wirausaha dan
kita dampingi. Bukan hanya keluarga, program tenaga kerja mandiri untuk purna PMI juga rutin
kita lakukan," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (28/12/2020).
"Proses pembangunan balai latihan kerja di daerah asal PMI, seperti Ponorogo, Lombok, dan
Madiun, Alhamdulillah terlaksana. Kemudian yang tak kalah penting adalah mendengarkan
aspirasi PMI melalui webinar seperti ini, karena pandemi belum bisa menyapa langsung," tambah
Mufida.
Ia mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah turunan UU No. 18/2017 dan UU
Cipta Kerja yang memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mufida meminta agar
Pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah dengan menerbitkan peraturan turunan UU No 18
Tahun 2017 secara komprehensif.
Mufida mencatat beberapa peraturan dalam UU No. 18 Tahun 2017 yang ditarik dalam UU Cipta
Kerja justru mengurangi semangat perlindungan terhadap pekerja migran. "Misal yang krusial
perubahan Pasal 51 UU PMI Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(SIP3MI) dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal izin ini menjadi sangat penting, agar
perusahaan pengelola PMI tidak main-main dalam mengirim pekerja migran," kata Mufida dalam
Diskusi Daring peringatan Hari Pekerja Migran Internasional. (ant/rul).
35
