Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 41
Salah satu elemen masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat daerah dalam dialog sosial
pembahasan RPP. Dialog ini juga mengundang unsur Tripartit yakni pekerja, pengusaha, dan
pemerintah.
Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman mengatakan ada empat
RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan
Kerja; RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015); dan RPP tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun
2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk
masyarakat di daerah," ujar Reyna dalam keterangan tertulis, Senin (28/12/2020).
Reyna berpendapat partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi
publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan
pemerintah. Pelibatan masyarakat daerah, lanjutnya, juga merupakan bentuk keterbukaan
informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.
Ia menambahkan sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan
Pemerintah (PP) dari UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan
ikut menentukan arah kebijakan agar nantinya aturan turunan UU dapat diterima dan
dilaksanakan.
"Selain mencari masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal
yang mereka perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya," kata dia.
Saat melakukan dialog sosial dengan masyarakat Gorontalo pada Jumat-Sabtu, 11-12 Desember
2020 lalu, Reyna mengungkapkan selain mengundang unsur Tripartit, pihaknya juga melibatkan
beberapa Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Gorontalo. Pelibatan kalangan
akademisi ini dan masyarakat ini untuk mengetahui hal yang harus dilakukan setelah rampung
penyusunan RPP dan diberlakukannya empat aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 klaster
ketenagakerjaan.
"Sejumlah elemen menaruh perhatian besar terhadap acara dialog sosial itu, sebab mereka ingin
mengetahui dan memberikan masukan terhadap aturan yang memperoleh perhatian luas
masyarakat di Gorontalo, " ucapnya.
Reyna meyakini hadirnya enam Rektor Perguruan Tinggi di Gorontalo pada dialog sosial akan
menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna dari dunia akademisi terhadap empat RPP
Ketenagakerjaan yang tengah dibahas.
40
