Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 43
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selain di Mahkamah Konstitusi, aksi juga akan dilakukan
di 18 daerah lain yang meliputi Bandung, Semarang, Surabaya, Lampung, Batam, Gorontalo,
dan sebagainya.
"Setiap lokasi aksi hanya diikuti seratusan orang, dengan menerapkan fisychal distancing," kata
Said dalam keterangannya, Jakarta, Senin (28/12/2020).
Menurutnya, aksi yang akan dilakukan besok mengusung dua tuntutan.
Pertama, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.
Terkait dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, KSPI telah menyerahkan gugatan uji
formil dan meteriil.
Untuk uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu, yang meliputi: Upah minimum, pesangon,
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK,
penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.
"Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan
keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat cacat formil dan banyak
kejanggalan," kata Said.
"Kami meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa
perkara ini dan memutus perkara dengan adil. Jika buruh merasa keadilan nya telah diciderai,
maka buruh di seluruh indonesia akan melakukan aksi besar-besaran," sambungnya.
Selain menolak omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said, dalam buruh juga menuntut agar UMSK
pada 2021 tetap naik.
"Jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menurunkan daya beli dan turunnya upah minimum
disektor tertentu yang diterima kaum buruh," paparnya.
42
