Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 59
Keempat RPP tersebut adalah RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Kemudian RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015); dan RPP
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun
2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk
masyarakat di daerah," ujar Reyna Usman dalam keterangan resmi yang diterima Dia
berpendapat, partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik
untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
Pelibatan masyarakat daerah, sambungnya, juga merupakan bentuk keterbukaan informasi
pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas
pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.
Reyna menambahkan, sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan
Pemerintah (PP) dari UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan
ikut menentukan arah kebijakan agar nantinya aturan turunan UU dapat diterima dan
dilaksanakan.
"Selain mencari masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal
yang mereka perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya," kata Reyna.
58
