Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 63
PKS MENDORONG PERKUAT PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) sudah melakukan beberapa program untuk memperkuat kapasitas Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan perlindungan bagi mereka.
Beberapa program yang berjalan adalah mendorong perlindungan PMI melalui BP2MI, di
antaranya pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural, Fraksi PKS bersama mitra di Kemenaker
juga mendorong inovasi penempatan PMI dengan 9 inovasi.
"Bersama PKS, keluarga pekerja migran kita dorong juga untuk kita bina menjadi wirausaha dan
kita dampingi. Bukan hanya keluarga, program tenaga kerja mandiri untuk purna PMI juga rutin
kita lakukan," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin.
Pada masa pandemi, Fraksi PKS juga mengirimkan masker gratis ke negara-negara penempatan
PMI serta menjenguk PMI yang tengah sakit.
"Proses pembangunan balai latihan kerja di daerah asal PMI, seperti Ponorogo, Lombok, dan
Madiun, Alhamdulillah terlaksana. Kemudian yang tak kalah penting adalah mendengarkan
aspirasi PMI melalui webinar seperti ini, karena pandemi belum bisa menyapa langsung," ujar
Mufida.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut mendorong Pemerintah menerbitkan peraturan
pemerintah turunan UU No. 18 Tahun 2017 dan UU Cipta Kerja yang memperkuat perlindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Mufida meminta agar Pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah dengan menerbitkan
peraturan turunan UU No 18 Tahun 2017 secara komprehensif.
Pembina PKS Sahabat Migran ini mencatat beberapa peraturan dalam UU No. 18 Tahun 2017
yang ditarik dalam UU Cipta Kerja justru mengurangi semangat perlindungan terhadap pekerja
migran.
"Misal yang krusial perubahan Pasal 51 UU PMI Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (SIP3MI) dihapus dalam UU Cipta Kerja. Padahal izin ini menjadi sangat
penting, agar perusahaan pengelola PMI tidak main-main dalam mengirim pekerja migran," kata
Mufida dalam Diskusi Daring peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.
"Perusahaan pengelola PMI masih banyak catatan dan sering ada persoalan. Kami minta agar
peraturan pemerintah tetap memberikan aturan yang ketat terhadap perusahaan pengelola
PMI," ujar anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini pula.
62
