Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 66
Judul Susun Aturan Baru Soal PHK, Ini yang Dilakukan Pemerintah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/282996/34/susun-aturan-baru-soal-
phk-ini-yang-dilakukan-pemerintah-1609157559
Jurnalis Suparjo Ramalan
Tanggal 2020-12-28 20:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Reyna Usman (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik) Pentingnya
elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai
wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk masyarakat di daerah
positive - Reyna Usman (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik) Selain
mencari masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal yang
mereka perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya
neutral - Reyna Usman (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik) Sejumlah
elemen menaruh perhatian besar terhadap acara dialog sosial itu, sebab mereka ingin
mengetahui dan memberikan masukan terhadap aturan yang memperoleh perhatian luas
masyarakat di Gorontalo
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melibatkan sejumlah elemen masyarakat untuk
berpartisipasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan . Salah satu
elemen masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat daerah yang terdiri dari unsur Tripartit
yakni pekerja, pengusaha.
Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman mengatakan, bahwa
ada empat aturan baru terkait RPP klaster ketenagakerjaan, yakni tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjaaan, Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015),
dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
65
