Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020
P. 71
Said menyebut fakta di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah untuk
membendung korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan UU Ciptaker.
Menurut dia, yang terjadi hanya shifting (pergeseran) status pekerja dari karyawan tetap menjadi
pekerja kontrak lewat hubungan kerja alih daya ( outsourcing ). Dia menyebut banyak pekerja
yang mengalami PHK lalu ditawari pekerjaan sama oleh perusahaan sebelumnya, namun
statusnya berubah menjadi pekerja outsourcing.
"Terjadi shifting, perpindahan dari karyawan tetap menjadi kontrak. Seolah-olah ada yang
dipecat lalu masuk ke pasar kerja baru, engga itu shifting, " jelasnya pada konferensi pers daring,
Senin (28/12).
Said memaparkan hal tersebut terjadi karena dalam UU Ciptaker, perusahaan tak memiliki
kewajiban untuk mengangkat pekerja dalam periode kerja tertentu, maka kian marak
perusahaan yang memilih menggunakan tenaga outsourcing.
Dia membantah pernyataan beberapa menteri yang menyebut UU Ciptaker membuka lapangan
pekerjaan secara besar-besaran.
"Saya gak tau data yang dipakai Menko Perekonomian atau Menkomarves bagaimana bisa
menunjukkan kalau ada perekrutan atau penambahan pekerjaan baru melalui Omnibus Law,"
ujarnya.
Dalam kesempatan sama, ia juga menyebut UU Ciptaker tidak efektif dalam mendongkrak
pertumbuhan ekonomi. Karena, dalam beleid nantinya upah minimum sektor provinsi (UMSP)
dihapuskan dan hanya berlaku upah minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Dia mengatakan kenaikan upah lewat UMP tidak signifikan, kenaikan yang mengikuti
pertumbuhan ekonomi regional atau inflasi tahunan ini hanya akan menaikkan upah sebesar
Rp50 ribu-Rp150 ribu. Misalnya saja, jika inflasi tahunan sebesar 3 persen dan UMK daerah
tersebut sebesar Rp4,2 juta, maka kenaikan gaji tahunan sebesar Rp102 ribu.
Jika buruh dibayar upah murah, ia menilai daya beli akan lesu dan otomatis berdampak langsung
kepada perekonomian nasional.
"Ini mendegradasi, downgrade kembali pada rezim upah murah dengan hilangnya UMSK dan
UMK bisa naik bisa tidak. Kalau pun naik berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah,"
tutupnya.
70
