Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2020

SUSUN ATURAN BARU SOAL PHK, INI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH

Susun Aturan Baru Soal PHK, Ini yang Dilakukan Pemerintah Suparjo Ramalan Senin, 28
Desember 2020 - 19:39 WIB loading.

FOTO/Ilustrasi/SINDOnews A+ A-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melibatkan sejumlah elemen masyarakat untuk
berpartisipasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan . Salah satu
elemen masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat daerah yang terdiri dari unsur Tripartit
yakni pekerja, pengusaha.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman mengatakan, bahwa
ada empat aturan baru terkait RPP klaster ketenagakerjaan, yakni tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjaaan, Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK), RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015),
dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun
2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk
masyarakat di daerah, " ujar Reyna Jakarta, Senin (28/12/2020).

Partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
Pelibatan masyarakat daerah, sebut Reyna, juga merupakan bentuk keterbukaan informasi
pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas
pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.

Sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU
Nomor 11 Tahun 2020 ini, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan ikut menentukan arah
kebijakan agar nantinya aturan turunan UU dapat diterima dan dilaksanakan. "Selain mencari
masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal yang mereka
perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya," kata Reyna.

Saat melakukan dialog sosial dengan masyarakat Gorontalo pada Jumat-Sabtu (11-12/12/2020)
lalu, dia mengungkapkan bahwa selain mengundang unsur Tripartit, pihaknya juga melibatkan
beberapa Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Gorontalo. Pelibatan kalangan
akademisi ini dan masyarakat ini untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan setelah
rampung penyusunan RPP dan diberlakukannya empat aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020
klaster ketenagakerjaan.

"Sejumlah elemen menaruh perhatian besar terhadap acara dialog sosial itu, sebab mereka ingin
mengetahui dan memberikan masukan terhadap aturan yang memperoleh perhatian luas
masyarakat di Gorontalo, " katanya. Reyna meyakini, hadirnya enam Rektor Perguruan Tinggi di
Gorontalo pada dialog sosial akan menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna dari
dunia akademisi terhadap empat RPP Ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

(nng).

66