Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 124
Judul Imbas Covid-19 di Buleleng Bali: 2. 295 Karyawan Dirumahkan, 135
Terkena PHK
Nama Media merdeka. com
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL https://www. merdeka. com/peristiwa/imbas-covid-19-di-buleleng-bali-
2295-karyawan-dirumahkan-135-terkena-phk. html
Jurnalis Moh. Kadafi
Tanggal 2020-10-15 03:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ni Made Dwi Priyanti (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng) Ada
cuma tiga, perusahaan di sektor pariwisata hotel dan restoran. Ya tercatat tiga perusahaan
sehingga pekerja di PHK. Namun, sudah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan
dengan memberi uang pesangon, tali kasih dan lain-lain
negative - Ni Made Dwi Priyanti (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng)
Karena, tidak ada tamu selama ini. Nanti kedepannya dengan kembali seperti semula, saya rasa
kembali perekonomian tetap berjalan itu harapan saya. Ada investor yang masuk kedepannya
lagi biar pengangguran menurun
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Bali, Ni Made Dwi Priyanti
menuturkan, sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, sudah tiga perusahaan di Buleleng yang
bergerak di sektor pariwisata ditutup. "Ada cuma tiga, perusahaan di sektor pariwisata hotel dan
restoran. Ya tercatat tiga perusahaan sehingga pekerja di PHK. Namun, sudah sesuai dengan
Undang-Undang ketenagakerjaan dengan memberi uang pesangon, tali kasih dan lain-lain," kata
Priyanti saat dihubungi Rabu (14/10).
IMBAS COVID-19 DI BULELENG BALI: 2. 295 KARYAWAN DIRUMAHKAN, 135
TERKENA PHK
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng, Bali, Ni Made Dwi Priyanti
menuturkan, sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini, sudah tiga perusahaan di Buleleng yang
bergerak di sektor pariwisata ditutup.
"Ada cuma tiga, perusahaan di sektor pariwisata hotel dan restoran. Ya tercatat tiga perusahaan
sehingga pekerja di PHK. Namun, sudah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan
123