Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 126
Judul Membangun Literasi Kritis Menolak Disinformasi
Nama Media mediaindonesia. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia. com/read/detail/352857-membangunliterasi-
kritis-menolak-disinformasi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 03:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
UNJUK rasa yang digelar di berbagai daerah menolak omnibus law ternyata tidak semua didasari
pengetahuan yang benar-benar mendalam tentang berbagai pasal atau isi UU Cipta Kerja
(Ciptaker) yang baru disahkan DPR RI itu.
DalaMKonferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi
menyatakan bahwa terjadinya penolakan dan demonstrasi di berbagai daerah, antara lain dipicu
maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial soal UU itu (Media Indonesia, 10 Oktober 2020).
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa UU Ciptaker dibutuhkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.
MEMBANGUN LITERASI KRITIS MENOLAK DISINFORMASI
UNJUK rasa yang digelar di berbagai daerah menolak omnibus law ternyata tidak semua didasari
pengetahuan yang benar-benar mendalam tentang berbagai pasal atau isi UU Cipta Kerja
(Ciptaker) yang baru disahkan DPR RI itu.
DalaMKonferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 9 Oktober 2020, Presiden Jokowi
menyatakan bahwa terjadinya penolakan dan demonstrasi di berbagai daerah, antara lain dipicu
maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial soal UU itu (Media Indonesia, 10 Oktober 2020).
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa UU Ciptaker dibutuhkan untuk mempercepat
transformasi ekonomi dan membuka lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya.
Presiden meluruskan sejumlah isu terkait dengan UU Ciptaker. Isu mengenai penghapusan upah
minimum provinsi, upah minimuMKabupaten/ kota, dan upah minimum sektoral provinsi,
misalnya, ditegaskan Presiden merupakan informasi bohong yang menyebar di masyarakat tanpa
dasar. Presiden juga membantah kabar yang menyebutkan hak cuti pekerja dihapus tanpa
kompensasi. Hak cuti tetap ada dan dijamin dalam UU Ciptaker.
Terkait dengan isu tentang komersialisasi pendidikan, Presiden menyebut yang diatur dalam UU
Ciptaker hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, perizinan institusi
pendidikan, termasuk pesantren, masih menggunakan aturan yang selama ini berlaku.
125
