Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 130
AKADEMISI: SOSIALISASI OMNIBUS LAW HARUS KEDEPANKAN 2 PENDEKATAN
INI
Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya Syarifudin Tippe menilai, semua pihak harus
mengedepankan pendekatan dialogis serta melaksanakan prinsip-prinsip bela negara, dalam
melihat dan memahami omnibus law yang saat ini tengah menjadi isu nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini juga meminta semua pihak, baik
Pemerintah, DPR RI, dan Buruh serta masyarakat secara luas untuk tetap merawat dan
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa menyikapi polemik ini. Dengan mengutamakan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
"Sejatinya inti dari diciptakannya undang-undang adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia
secara menyeluruh. Dalam hal ini Pemerintah dan DPR sebaiknya bersikap bijak dalam
menyampaikan isi omnibus law, dalam arti telah mempertimbangkan semua aspek yang
berpengaruh secara baik dan menyeluruh," kata Syarifudin dikutip dari keterangannya, Kamis 15
Oktober 2020.
Menurutnya, konsistensi antara rumusan dengan implementasi omnibus law, jangan sampai
nanti justru semakin memperlebar kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Implementasinya
hanya menguntungkan pihak pemodal sebagaimana disinyalir para pakar ekonomi.
Sebagai pendiri dan Rektor Pertama Universitas Pertahanan (Unhan), 2009-2012, ia menyoroti
respons dan reaksi masyarakat, Pemerintah serta DPR dari sisi nilai-nilai bela negara. Hal itu
juga merupakan turunan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang harus diaplikasikan
dalaMKehidupan keseharian dalam berbangsa dan bernegara.
Yang tak kalah pentingnya, ujar mantan Pangdam Sriwijaya ini adalah isu sensitif lainnya seperti
pandemi Corona. Isu ini juga mestinya menjadi pertimbangan utama dalam menggulirkan UU
Omnibus Law Cipta Kerja.
"Demikian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang diangkat sebaiknya mengarah ke sana,"
ujarnya.
Lebih lanjut Syarifudin Tippe mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing terhadap provokasi
pihak-pihak yang memanfaatkan suatu momen untuk semakin memperkeruh suasana. Sebab,
momen ini rawan dihinggapi oknum-oknum tak bertanggung jawab.
"Untuk itu, sebaiknya mari kita patuhi ketentuan sesuai SOP yang ada. Pengrusakan fasilitas
umum misalnya, tidak ada untungnya, bahkan merugikan diri sendiri," ujarnya.
"Saya lakukan semata-mata karena kesadaran atau panggilan berbangsa dan bernegara di
tengah situasi yang kurang menguntungkan," tutupnya.
129
