Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 132

"Harapan  kami,  seluruh  jajaran  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten/Kota  memahami  utuh  dan
              seksama  UU  Cipta  Kerja,  termasuk  mengimbanginya  dengan  tidak  sepotong-sepotong  yang
              akhirnya bias," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers yang diterima
              ANTARA di Surabaya, Rabu(14/10).

              Ia berharap, para ASN, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia
              masuk dalam tim tersebut sehingga bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja.

              "Harapannya  makin  banyak  elemen  masyarakat  yang  bisa  membantu  menyosialisasikannya
              setelah dilakukan telaah dan dipahami secara komprehensif. Sebab, akan semakin signifikan
              menjelaskan detail antara mana narasi benar dan mana yang hoaks," ucapnya.

              Orang  nomor  satu  di  Pemprov  Jatim  itu  pada  hari  ini  bersama  perwakilan  organisasi  buruh
              berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
              Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta.

              Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir, antara lain dari KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI,
              Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jatim.

              Khofifah mengaku dirinya masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami
              secara utuh UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh
              pekerja dan buruh.

              Mantan Menteri Sosial itu mengatakan selama ini terus melakukan koordinasi intensif, khususnya
              dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak
              dipertanyakan.

              "Misalnya  terkait  pesangon,  hak  cuti,  sertifikasi  halal  dan  hal  substantif  lainnya.  Poinnya
              bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi," katanya.
              Gubernur Khofifah menyampaikan, selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, diskusi soal
              pemahaman  perlu  dilakukan  sehingga  diperoleh  persepsi  sama  dan  pemahaman  secara
              komprehensif.

              "Mari diskusikan bersama, undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi
              UU Cipta Kerja, setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif," tuturnya. (Antara).































                                                           131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137