Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul LBH Jakarta Usul Polri Bentuk Subdit Pidana Ketenagakerjaan
Nama Media cnnindonesia. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. cnnindonesia. com/nasional/20201014232340-20-
558534/lbh-jakarta-usul-polri-bentuk-subdit-pidana-ketenagakerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-15 01:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Citra Referandum (pengacara LBH Jakarta) Perlu adanya Sub Direktorat Khusus yang
menangani perkara tindak pidana ketenagakerjaan dalam struktur Organisasi Kepolisian maupun
Instansi Aparat Penegak Hukum lainnya yang memiliki fokus dan berkompeten untuk menangani
kasus pidana ketenagakerjaan

positive - Citra Referandum (pengacara LBH Jakarta) Penghapusan ini tentunya kian mengurangi
upaya perlindungan hak-hak pekerja
negative - Citra Referandum (pengacara LBH Jakarta) Kelima, pemberi kerja TKA yang tidak
menaati ketentuan jabatan dan standar kompetensi. Keenam, lembaga pelatihan kerja swasta
yang tidak memiliki izin diubah menjadi sanksi administrasi

neutral - Citra Referandum (pengacara LBH Jakarta) Masih gamangnya kemutlakan sifat
melawan hukum dalam tindak pidana ketenagakerjaan,

Ringkasan

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Jakarta mengusulkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (
Polri ) agar membentuk Sub Direktorat (Subdit) Khusus penanganan perkara tindak pidana
ketenagakerjaan.

Pembentukan sub direktorat ini dirasa perlu agar kepolisian dapat menguatkan sistem penegakan
hukum pidana ketenagakerjaan dan menekankan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi
hak-hak pekerja.

LBH JAKARTA USUL POLRI BENTUK SUBDIT PIDANA KETENAGAKERJAAN

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Jakarta mengusulkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (
Polri ) agar membentuk Sub Direktorat (Subdit) Khusus penanganan perkara tindak pidana
ketenagakerjaan.
135