Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 139
Aksi demo buruh mengenakan jaket menghijaukan lapangan upacara Pemprov Lampung yang
juga berada di depan gedung DPRD Lampung. Aparat kepolisian berjaga ketat dan menutup
sejumlah ruas jalan. Arus kendaraan dialihkan ke jalur lain, untuk menghindari kemacetan.
Para buruh mendatangi Pemprov Lampung menggunakan dua bus penumpang dan kendaraan
bermotor. Polisi sudah memasang gulungan kawat berduri untuk menghalau peserta aksi masuk
wilayah perkantoran Pemprov Lampung. Polisi mengenakan perlengkapan taktis menghalau
pendemo dengan berdiri membentuk pagar betis.
Setelah puas berorasi menyuarakan aspirasi terkait dengan disahkan UU Cipta Kerja tersebut,
perwakilan buruh yang diperkankan masuk 15 orang untuk beraudiensi dengan Wakil Gubernur
Lampung Chusnuniah, Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, dan Asisten I Irwan S Marpaung
di Balai Keratun.
Yuce Hengki, perwakilan buruh menyatakan, pihaknya tidak menolak UU Cipta Kerja, namun ada
sejumlah permintaan dalam UU tersebut dicabut atau dikeluarkan, yakni soal ketenagakerjaa.
Menurut dia, klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan buruh atau
pekerja.
"Kami tidak menolak Undang Undang Omnibus Law, tapi kami minta cabut klaster
ketenagakerjaan dari undang undang tersebut," kata Yuce kepada Wagub Chusnuniah dan
sejumlah pejabat Pemprov Lampung.
Menurut dia, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
atau Perppu untuk menghilangkan klaster ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law, dan
mengembalikan kepada UU ketenagakerjaan seperti dulu lagi.
Aksi buruh tersebut menyampaikan tujuh aspirasi kepada pemerintah pusat melalui pemerintah
daerah Lampung. Sorotan para buruh dalam tujuh tuntutan tersebut yakni masalah jaMKerja,
rencana penggunaan tenaga kerja asing, pekerja kontrak, pekerja alih daya ( outsourcing ), upah
minimum, pesangan PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.
Dia menyebutkan, sebelumnya hak buruh atau pekerja dilindungi dengan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2003. Setelah terbit UU Cipta Kerja maka hak buruh dalam UU 13/2003 menjadi hilang.
Menurut dia, segera masalah tersebut cabut dalam UU Cipta Kerja.
Wagub Lampung Chusnunia mengatakan, UU Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja
baru, sehingga angkata kerja dapat terserap dalam lapangan kerja baru dengan kemudahan
investasi. "Mengenai tuntutan tersebut nanti akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan
stakeholder lainnya," katanya.
Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha dalam hal pengurusan perizinan
bagi investor maupun UMKM. Mengenai upah minimum tetap ada, juga masalah pesangon dalam
undang undang tersebut masih terakomodasi.
Menurut dia, pengusaha dan perusahaan tidak dapat melakukan PHK sepihak dan tidak
memberikan pesangon kepada pekerja atau buruhnya. Mengenai pekerja kontrak atau
outsourcing tetap diperhatikan dalam undang undang tersebut.
138
