Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 134
Ringkasan
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Firman Soebagyo menegaskan UU Cipta Kerja
yang pekan lalu disahkan oleh DPR RI tidak mengalami perubahan substansial.
Ia menyatakan perubahan yang terjadi hanya persoalan teknis terkait halaman. Lantaran itu, ia
berharap masyarakat tetap tenang dan tidak perlu merasa khawatir
UU CIPTA KERJA TAK BERUBAH
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Firman Soebagyo menegaskan UU Cipta Kerja
yang pekan lalu disahkan oleh DPR RI tidak mengalami perubahan substansial.
Ia menyatakan perubahan yang terjadi hanya persoalan teknis terkait halaman. Lantaran itu, ia
berharap masyarakat tetap tenang dan tidak perlu merasa khawatir. "Sesuai UU No 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penulisan draf RUU harus sesuai
standardisasi yang diatur dalam UU yaitu diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, size 12
dan dicetak di kertas F4. Tidak ada substansi yang berubah. Karena penyesuaian huruf dan
kertas maka jumlah halaman berubah. Selama pembahasan ada yang menggunakan kuarto jadi
tidak sesuai," kata Firman dalaMKeterangan tertulis, Rabu (14/10).
Hal teknis itu lah yang membuat jumlah lembaran UU Cipta Kerja seperti tidak sama. Padahal,
tegas Firman, tim perumus dan tim sinkronisasi tidak boleh menambah dan mengurangi. "Mereka
hanya melihat sistem penulisannya saja. Tim ini melibatkan ahli bahasa dan ahli bahasa hukum.
Ahli bahasa melihat, apakah yang ditulis dalam draft RUU sudah sesuai dalaMKamus bahasa
Indonesia, sebab jika tidak bisa menimbulkan persepsi yang berbeda," kata anggota Komisi IV
dari Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut Firman menyatakan, jika setelah pleno dan dibawa ke paripurna draf RUU langsung
dikerjakan guna menyesuaikan aturan penulisan baku dalam UU, baru selesai Senin (12/10)
malam.
Tentang adanya anggota Panja yang mengaku belum menerima draf RUU Cipta Kerja, Firman
justru balik bertanya.
"Anggota Panja yang belum terima draf di rapat paripurna hadir secara fisik atau tidak. Yang
jelas sudah dibagikan semua ke Kapoksi masing-masing," ucapnya.
Dirinya juga menampik anggapan yang berkata RUU Cipta Kerja dibuat terkesan terburu dan
dipaksakan. Firman menyatakan UU Cipta kerja digagas sebelum pandemi. Hal itu tertuang
dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus dan sewaktu pelantikan anggota
DPR periode ini. Kemudian DPR membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas prioritas
tahunan. Ia juga mengatakan pemerintah sudah menyusun Naskah Akademis. Kemudian 24 April
2020, Raker pertama diselenggarakan. "Sejak saat itu dibahas nonstop, karena Undangundang
ini dianggap penting untuk memperbaiki ekonomi, untuk menghadapi situasi bangsa yang
sedang terpuruk di masa pandemi, bahkan saat reses pun kita lembur," tuturnya.
Ia kembali menegaskan jika RUU Cipta Kerja ini adalah satu-satunya UU yang dibahas secara
terbuka. Publik bisa melihat dan mengakses melalui zoom dan TV parlemen. "Pakar, ahli, pelaku
usaha, Apindo, buruh, semua sudah diundang. Pemerintah juga sudah melakukan konsultasi
publik," tambahnya.
133
