Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 138
Judul Buruh Lampung Tuntut Klaster Naker Dicabut dari UU Ciptaker
Nama Media republika. co. id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika. co. id/berita/qi7aqa409/buruh-lampung-tuntut-
klaster-naker-dicabut-dari-uu-ciptaker
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-10-15 00:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Yuce Hengki (perwakilan buruh) Kami tidak menolak Undang Undang Omnibus Law,
tapi kami minta cabut klaster ketenagakerjaan dari undang undang tersebut
neutral - Chusnunia (Wagub Lampung) Mengenai tuntutan tersebut nanti akan ditindaklanjuti
dengan melakukan pertemuan stakeholder lainnya
Ringkasan
Sejumlah buruh tergabung dalaMKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Lampung berunjuk rasa di lapangan Korpri Pemprov Lampung, Rabu (14/10). Mereka mendesak
pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus
Law). Aksi demo buruh mengenakan jaket menghijaukan lapangan upacara Pemprov Lampung
yang juga berada di depan gedung DPRD Lampung. Aparat kepolisian berjaga ketat dan menutup
sejumlah ruas jalan. Arus kendaraan dialihkan ke jalur lain, untuk menghindari kemacetan.
Wagub Lampung Chusnunia mengatakan, UU Cipta Kerja untuk menyediakan lapangan kerja
baru, sehingga angkata kerja dapat terserap dalam lapangan kerja baru dengan kemudahan
investasi. "Mengenai tuntutan tersebut nanti akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan
stakeholder lainnya," katanya. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha
dalam hal pengurusan perizinan bagi investor maupun UMKM. Mengenai upah minimum tetap
ada, juga masalah pesangon dalam undang undang tersebut masih terakomodasi.
BURUH LAMPUNG TUNTUT KLASTER NAKER DICABUT DARI UU CIPTAKER
Sejumlah buruh tergabung dalaMKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
Lampung berunjuk rasa di lapangan Korpri Pemprov Lampung, Rabu (14/10). Mereka mendesak
pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus
Law).
137
