Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 143
Hal tersebut diungkapkan Herman HN usai mengikuti rapat virtual bersama Menkopolhukam,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Kapolri, dan Jaksa Agung, di
ruang rapat wali kota.
Menurut Herman, masih banyak peserta unjuk rasa yang dirasa belum memahami isi pasti UU
tersebut. "Karena tidak membaca seluruhnya, sedangkan draftnya mengalami beberapa
perubahan, dan bisa jadi draft yang lama yang beredar," ujar Herman.
Maka, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman tentang UU Cipta Kerja Omnibus
Law. Terkait isu lingkungan hidup yang juga dinilai tidak dikedepankan dalam UU Cipta Kerja,
Herman menyebut tidak ada permasalahan.
"Lingkungan hidup, tidak ada masalah, sudah ditanyakan juga. Sebagaimana dijelaskan Menteri
Lingkungan hidup, jadi tetap, izin lingkungan harus ada," ucap Herman.
Herman juga tidak memungkiri bahwa dalam Omnibus Law masih ada sisi kekurangan, namun
hal itu menurutnya masih bisa diakomodir, terutama terkait hak-hak buruh yang tidak ter- cover
.
''Namun pada dasarnya saya mendukung peraturan pemerintah (PP), karena melihat UU itu ya
masih ada kurangnya. Tapi di peraturan pemerintah masih bisa diakomodir kepentingan buruh
yang tidak terakomodir," katanya.
Jadi, menurut Herman, terkait hal-hal yang tidak terakomodir dalam Omnibus Law masih dapat
didiskusikan lagi. "Seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri, masih bisa didiskusikan melalui
peraturan pemerintah," pungkasnya. ( UU Cipta Kerja Lampung Lampung Geh News 1001 media
online Kabar Daerah 1602680999532165294 0 0 2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.
1. 296.
142
