Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 147
Khofifah menuturkan, hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan dengan elemen buruh dan pekerja
Jawa Timur usai aksi 8 Oktober 2020. Demikian mengutip dari instagram resmi Khofifah
@khofifah. ip.
"Lewat cara ini saya ingin memastikan mereka bisa langsung mengutarakan uneg-uneg, isi hati,
dan harapan terkait UU Cipta Kerja. Selain mereka mendapatkan informasi utuh mengenai UU
tersebut. Dan, Alhamdulillah Pak Mahfud MD merespons sangat produktif penuh seduluran ala-
Jawa Timur-an dan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke Menteri terkait untuk
ditindaklanjuti. Hidup buruh Indonesia," tulis dia.
Mengutip Antara, sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir, antara lain dari KSPSI Jatim, SBSI,
KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jatim.
Mereka datang untuk berdialog dengan Mahfud MD terkait UU Cipta Kerja yang baru disahkan
oleh DPR. Para tokoh buruh ini menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-materi dalam
UU Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja.
"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan
kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang
itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas Pak," kata Jazuli dari KSPI Jawa Timur.
Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jatim, Mahfud mengatakan
gagasan awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan perizinan agar
praktik korupsi dan pungutan menurun.
Tujuan utama lainnya adalah agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja
baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang.
Meski demikian, masuk dari para perwakilan buruh dari Jatim, menurut Mahfud, bisa menjadi
masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP). Mengenai angka-
angka besaran pesangon, Mahfud akan menyampaikan ke Menteri Tenaga Kerja sebagai
masukan.
Soal pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Mahfud
menegaskan bahwa pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan
pemerintah.
Di kantor Kemenko Polhukam misalnya, sebagian besar pimpinan serikat pekerja sudah bertemu
tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait. Pertemuan-pertemuan
itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja kepada Pemerintah.
Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan tengah, maka ada
sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi. Mengenai unjuk rasa buruh,
Mahfud mengatakan hal itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga disalurkan dan diberi
tempat oleh Pemerintah, karena menjadi bagian dari demokrasi.
"Tapi kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menciptakan kerusuhan, maka harus
ditindak karena melawan hukum," ujar Mahfud.
146
