Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 151
Dita menjelaskan, ketentuan terkait lama kontrak hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) akan diatur secara detail dalam aturan turunan yang akan disusun pemerintah.
Lanjutnya, kalangan buruh memiliki kesempatan mengubah ketentuan yang tidak berpihak
kepada mereka melalui dialog yang akan digelar pemerintah.
"Saya yakin bisa diubah di PP. Jadi apa yang belum dicantumkan misalnya soal lama kontrak,
outsourcing, PKWT yang sudah masuk di Cipta Kerja tinggal dibahas saja durasi waktu lama
kontrak," katanya.
Hal tersebut diungkapkan Dita menyusul adanya penolakan UU Omnibus Law. Dia meminta
semua pihak yang menolak keberadaan produk hukum tersebut agar lebih bersabar.
Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker
menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun
sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore.
Kebijakan tersebut lantas mendorong aksi massa menolak pengesahan Omnibus Law terjadi di
beberapa daerah di Indonesia. Tidak sedikit demonstrasi yang terjadi berakhir ricuh antara
massa dan dan petugas hingga terjadi perusakan fasilitas publik.
Presiden Joko Widodo mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja
untuk menempuh jalur konstitusi. Bekas gubernur DKI Jakarta ini memberi peluang agar
penentang UU Ciptaker mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
150
