Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 155
profesionalisme untuk memastikan proses dan roda kegiatan sesuai tuntutan dan perkembangan
zaman.
Aparatur Ketenagakerjaan yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan di antaranya Instruktur
Pelatihan dan Produktivitas, Pengantar Kerja, Meditor Hubungan Industrial, Pengawas
Ketenagakerjaan, dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
"Peningkatan kompetensi aparatur ketenagakerjaan tidak boleh berhenti karena adanya
pandemi. Peningkatan kompetensi aparatur itu hukumnya wajib ain, wajib dilakukan oleh setiap
aparatur," ujar Menaker Ida dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi dalam webinar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (Pusat Diklat
SDMKetenagakerjaan) Kemnaker, Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker sebagai instansi pembina jabatan
fungsional di bidang Ketenagakerjaan, bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya
standard kualitas dan profesionalisme jabatan bagi aparatur yang melaksanakan fungsi
ketenagakerjaan.
Untuk melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud, Kemnaker memiliki tugas menyusun
pedoman formasi, menyusun kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, membina
penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji
kompetensi, dan menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang ketenagakerjaan.
Anwar menambahkan, tingginya jumlah objek layanan, meliputi angkatan kerja, pencari kerja,
penganggur, serikat pekerja, dan perusahaan di Indonesia, memerlukan penanganan yang tepat
dari Aparatur Ketenagakerjaan sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi ketenagakerjaan di
Indonesia.
"Ironisnya, jumlah aparatur yang terinventarisasi tidak sebanding dengan jumlah objek atau
sasaran pelayanan yang dihadapi," ujar Sekjen Anwar Sanusi.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko mengatakan, bentuk
pengembangan kompetensi yang tepat bagi ASN yakni pendidikan dan pendidikan dan pelatihan.
Jalur pendidikan bisa ditempuh melalui tiga jenis yakni peningkatan pengetahuan dan keahlian,
pendidikan formal, tugas belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi
jabatan dan pengembangan karir.
"Bentuk pendidikan dan pelatihan bisa dilakukan dengan dua cara yakni peningkatan
pengetahuan dan keahlian, dan kombinasi antara pendidikan dan pelatihan, " kata Teguh.
Sedangkan Muhammad Taufiq selaku Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI; menambahkan sesuai pasal 203, PP Nomor 17 Tahun
2020 perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS
dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.
"Sedangkan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran
terintegrasi (corporate university)," katanya.
154
