Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 150
Judul Kemenaker: Tuntutan Buruh Diperjelas di Peraturan Turunan
Nama Media republika. co. id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika. co. id/berita/qi6qic354/kemenaker-tuntutan-buruh-
diperjelas-di-peraturan-turunan
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-14 21:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja) Yang belum ada di UU akan
diperjelas di PP. Jangan pikir buruk dulu pemerintah tak akan mengakomodir
neutral - Dita Indah Sari (Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja) Saya yakin bisa diubah di PP. Jadi
apa yang belum dicantumkan misalnya soal lama kontrak, outsourcing, PKWT yang sudah masuk
di Cipta Kerja tinggal dibahas saja durasi waktu lama kontrak
Ringkasan
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari mengklaim bahwa pemerintah akan
mengakomodir kepentingan buruh atau pekerja dalam omnibus law. Dia mengatakan, hal itu
akan dipenuhi di dalam peraturan turunan dari regulasi sapu jagat tersebut.
Dia mengatakan, serikat buruh yang tidak setuju terhadap UU Cipta Kerja masih memiliki peluang
untuk memperbaiki regulasi tersebut melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Lanjutnya,
hal itu agar UU tersebut lebih terasa berpihak kepada pekerja.
KEMENAKER: TUNTUTAN BURUH DIPERJELAS DI PERATURAN TURUNAN
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari mengklaim bahwa pemerintah akan
mengakomodir kepentingan buruh atau pekerja dalam omnibus law. Dia mengatakan, hal itu
akan dipenuhi di dalam peraturan turunan dari regulasi sapu jagat tersebut.
"Yang belum ada di UU akan diperjelas di PP. Jangan pikir buruk dulu pemerintah tak akan
mengakomodir," kata Dita dalaMKeterangan, Selasa (12/9).
Dia mengatakan, serikat buruh yang tidak setuju terhadap UU Cipta Kerja masih memiliki peluang
untuk memperbaiki regulasi tersebut melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Lanjutnya,
hal itu agar UU tersebut lebih terasa berpihak kepada pekerja.
149
