Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 149
RK BENTUK TIM SOSIALISASI UU CIPTAKER USAI RAPAT DENGAN TITO
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membentuk tim untuk menyosialisasikan Omnibus Law
Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke masyarakat.
Pembentukan tim tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk
menyosialisasikan Omnibus Law yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR RI pada 5 Oktober
lalu Emil, sapaannya, mengaku telah melakukan rapat virtual koordinasi sinergitas pelaksanaan
regulasi Omnibus Law Ciptaker bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran
menteri lainnya dari Gedung Pakuan, Rabu (14/10).
"Jadi tadi sepanjang empat jam dibahas sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Dari sudut
pandang asbabun nuzul (asal usul), lahirnya undang-undang itu dari masalah keamanan, dari
masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah aktif menyosialisasikan," ujar Emil di
Gedung Pusdai, Kota Bandung, Rabu (14/10).
Menurut Emil, penolakan dari berbagai pihak, khususnya buruh dan mahasiswa, tak akan
menghentikan upaya pemerintah dalam menyosialisasikan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Bahwa terjadi dinamika itu sudah realitanya. Tapi tidak memberhentikan kita untuk
menyosialisasikan apa yang dimaksud. Nah salah satunya tugas provinsi membuat tiMKecil.
TiMKecil ini tugasnya menjadi tim yang sosialisasikan kurang lebih 11-12 klaster," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah itu, Emil pun
sempat membahas mengenai berbagai hoaks dan fakta dalam lingkup UU Ciptaker.
"Bila duduknya dengan jernih, pemahaman-pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik dan
masih ada ruang. Ruang pertama adalah menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) jika tidak
puas. Ruang kedua adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di
tahap-tahapnya," katanya.
Omnibus Law Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama
mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan dan HAM.
Produk legislasi itu dinilai lebih menguntungkan korporasi, berpotensi mendatangkan kerusakan
lingkungan dan memicu pelanggaran HAM.
Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja digelar di berbagai penjuru daerah sejak UU tersebut
disahkan, 5 Oktober lalu. Demo ada yang diwarnai kericuhan. Kepolisian dari seluruh Indonesia
menangkap ribuan orang yang diduga terlibat kericuhan.
(wis).
148
