Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 159
Dalam UU Cipta Kerja, pesangon yang mesti dibayarkan pada pekerja berkurang menjadi 25 kali
upah. Hal itu diatur secara khusus dalam pasal 156, dengan rincian 19 menjadi kewajiban
perusahaan, dan 6 sisanya dibayarkan melalui jaminan kehilangan pekerjaan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besaran
pesangon yang mesti dibayarkan yakni sebanyak 32 bulan upah.
Terkait perubahan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menjelaskan,
pada prinsipnya pemerintah ingin menekankan aturan tersebut dari segi kepastian
dibayarkannya hak para pekerja ini.
"Saya jawab ketentuan pesangon, prinsip dulu yang saya sampaikan. Ketentuan tentang
pesangon, pemerintah memastikan pesangon betul-betul menjadi hak dan diterima," ujar Ida
dalam sesi wawancara bersama Deddy Corbuzier, Selasa (13/10).
Ia menjelaskan, pada kenyataannya aturan mengenai pembayaran 32 kali upah selama ini sering
kali tak terpenuhi oleh pihak perusahaan. Menurut Ida, hanya 7 persen perusahaan yang betul-
betul mengikuti aturan tersebut saat melakukan PHK.
Hal tersebut terjadi, kata Ida, lantaran ketidaksanggupan perusahaan memenuhi ketentuan
tersebut. Sehingga, yang menjadi sasaran pemerintah melalui UU Cipta Kerja, adalah
dipenuhinya hak tersebut secara utuh.
"Prinsipnya adalah pesangon itu betul-betul diterima. Karena perusahaan tidak memiliki
kesanggupan membayarnya, sehingga 25 itu 19 dibayar pengusaha, 6 kali dibayar skema
Jaminan Kehilangan Pekerjaan," sambungnya.
Dengan aturan yang baru itu, Ida memastikan bahwa pemerintah juga akan mengatur
penerapan sanksi apabila pesangon yang 19 kali upah tak dibayarkan oleh perusahaan.
UU Cipta Kerja Menaker 1602675901612579801 0 0 2020 (c) PT Dynamo Media Network Version
1. 1. 296.
158
