Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 163
Ida pun menekankan, kehadiran UU Cipta Kerja tidak merubah inti kebijakan tentang
ketenagakerjaan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Ketentuan yang ada di UU 13 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-
Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. Termasuk tentang waktu kerja ini,"
tegasnya dalam podcast YouTube bersama Deddy Corbuzier, Rabu (14/10/2020).
Dia menjelaskan, UU Cipta Kerja ini justru menampung ketentuan tentang pekerjaan yang sifat
dan kondisinya tidak dapat mengikuti aturan dalam UU 13/2003. Sehingga perlu diatur waktu
kerja khusus.
Sebagai contoh, ia menyoroti para pegawai di sektor ekonomi digital hingga ibu rumah tangga
yang juga pekerja informal. Ida menyatakan, jaMKerja mereka harus tetap dilindungi.
"Misalnya saya bekerja ketika selesai nganter anak. Dari jam 8-2 saja misalnya. Itu tidak sampai
7 jam. Itu tetap diakomodasi. Kan dulu enggak bisa, kan enggak boleh, ketentuan kerja dulu
kalau enggak 7 jam ya 8 jam," tuturnya.
Oleh karenanya, Ida beranggapan keberadaan UU Cipta Kerja justru akan semakin melindungi
waktu para pekerja. Khususnya pekerja milenial, yang dinilainya kerap jadi korban pemberi kerja.
"Anak-anak milenial itu kerja satu hari bisa dua bos, 5 jam di bos A, 5 jam lagi di bos B. Banyak
(yang kayak gitu). Dinamika anak-anak sekarang kan fleksibel, gimana bentuk perlindungannya.
Itu ada di Undang-Undang (Cipta Kerja) ini," ujar Ida.
DPR RI hari ini telah menyerahkan Undang-Undang/ UU Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.
Usai disahkan di sidang paripurna, DPR RI melakukan sedikit revisi minor sebelum diserahkan ke
Presiden Jokowi dan ditandatangani menjadi Undang-Undang.
Draf final UU itu diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kepada Menteri
Sekretariat Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020).
Pada saat pengesahan, draf UU Cipta Kerja yang diberikan anggota Baleg sejumlah 905 halaman.
Kemudian, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut draf final sebelum diubah format
memiliki 1. 035 halaman. Draf yang paling final setelah diubah format kertas menjadi legal paper
berkurang menjadi 812 halaman.
Dalam draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman ini, terdapat beberapa perubahan dari naskah
sebelumnya yang setebal 1. 035 halaman. Salah satunya terkait pembayaran pesangon, seperti
yang tercantum di Pasal 156 halaman 355 UU Cipta Kerja .
Pada halaman tersebut, dituliskan bahwa ketentuan Pasal 156 diubah dari naskah UU Cipta Kerja
sebelumnya yang setebal 1. 035 halaman. Perubahan pertama terjadi di Pasal 156 ayat (1).
Lalu apa saja yang berubah dalam UU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 bab, 11 klaster dan 186
pasal? Simak isi lengkapnya di sini.
162
