Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 161
Kenyataannya, tidak semua perusahaan menyanggupi hal tersebut.
"Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan pesangon memang sangat bagus
32 kali. Pada prakteknya, hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan Undang-Undang 13/2003
tentang pesangon," katanya dalam tayangan virtual, Rabu (14/10/2020).
Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyebut, sebanyak 27 persen
perusahaan telah membayar pesangon, namun tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.
Artinya, tidak sesuai kesepakatan membayar pesangon sebanyak 32 kali.
"Praktiknya di lapangan (pembayaran pesangon tak sesuai UU Ketenagakerjaan) seharusnya
tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk
membayarnya karena dianggap terlalu tinggi," ujarnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah pun mengubah ketentuan pesangon di Omnibus Law
UU Cipta Kerja yang semula 32 kali, menjadi 25 kali gaji.
Dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha dan 6 kali ( cash benefit
) diberikan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh pemerintah
melalui BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemerintah kan enggak ingin seperti itu. Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon itu
betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja atau buruh diturunkan dengan ada kepastian
terimanya," ujarnya.
Sebagai informasi, ketentuan pesangon yang diatur dalan UU Cipta Kerja Pasal 156 sebanyak
812 halaman telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima.
(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut.
Sementara Pasal 156 ayat (3) UU Cipta Kerja selain mendapatkan pesangon upah sesuai masa
kerja, juga diberikan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
160
