Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 165
"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan
kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang
itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas Pak," kata Jazuli dari KSPI Jawa Timur.
Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jatim, Mahfud mengatakan
bahwa gagasan awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan
perizinan agar praktik korupsi dan pungutan menurun.
Tujuan utama lainnya adalah agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja
baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang.
Meski demikian, masuk dari para perwakilan buruh dari Jatim, menurut Mahfud, bisa menjadi
masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP).
Mengenai angka-angka besaran pesangon, Mahfud akan menyampaikan ke Menteri Tenaga
Kerja sebagai masukan.
Soal pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Mahfud
menegaskan bahwa pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan
pemerintah.
Di kantor Kemenko Polhukam misalnya, sebagian besar pimpinan serikat pekerja sudah bertemu
tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait.
Pertemuan-pertemuan itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja
kepada Pemerintah. Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan
tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.
Mengenai unjuk rasa buruh, Mahfud mengatakan hal itu dilindungi oleh undang-undang,
sehingga disalurkan dan diberi tempat oleh Pemerintah, karena menjadi bagian dari demokrasi.
"Tapi kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menciptakan kerusuhan, maka harus
ditindak karena melawan hukum," ujar Mahfud.
164
