Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Pada dasarnya UU Cipta Kerja mengadopsi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan.
Menurut Dita, apa yang relevan pada 17-20 tahun yang lalu belum tentu relevan di tahun 2020.
Maka yang masih baik, bagus dan cocok itu diadopsi di UU Cipta Kerja.

“Mana-mana yang masih baik, bagus dan cocok itu yang kita adopt, dan itu banyak yang diadopt
di UU Cipta Kerja ini. Tapi yang tidak relevan itu tentu tidak bisa kita serap lagi. Karena situasi
telah berubah, ekonomi telah berubah. Teknologi berkembang. Jenis pekerjaan bertambah,
menjadi lebih bervariasi,” kata Dita.

Pemeringtah, lanjut Dita, juga perlu mengkomparasi situasi dunia. Karena Indonesia adalah
bagian dari lingkungan ekonomi global. Namun selama ini ada beberapa kelemahan yang
membuat negara Indonesia sulit bersaing.

Di antaranya, menurut data dari bank dunia tahun 2019, pesangon di Indonesia adalah salah
satu yang tertinggi di dunia. Untuk negara-negara Asean, Malaysia memberikan pesangon 20
bulan gaji, Filipina 20 bulan gaji, Vietnam 10 bulan gaji, Thailand 10 bulan gaji. Tapi Indonesia
32 bulan gaji.

"Sementara tingkat produktivitas kita itu nomor tiga dari bawah. Di bawah Banglades dan Laos.
Gak seimbang antara input dengan output," jelas Dita.

Dita menuturkan, pesangon ini adalah salah satu isu yang menimbulkan keresahan dan
kemarahan karena ada pengurangan pesangon dari 32 menjadi 19 bulan gaji. Jumlah itu
dikurangi karena di antara negara-negara di Asia, Indonesia menjadi yang tertinggi.

Karena faktanya, banyak perusahaan yang tidak mampu memberikan pesangon sejumlah itu.
Undang-undang No. 13 itu bagus di atas kertas, lanjut Dita, tapi tidak aplicable dalam
pelaksanaan. Jumlah 32 bulan gaji memang bagus, sangat protektif terhadap pekerja, tapi dalam
pelaksanaan teman-teman (buruh) tidak mendapat sejumlah itu. Mereka hanya mendapat 15-
16 bulan gaji.
"Ada hal-hal bagus di UU Cipta Kerja, seperti ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini adalah
program baru yang tidak ada di UU sebelumnya," Selanjutnya Dita menyebutkan polemik soal
tenaga kerja asing. Ada tuduhan bahwa pemerintah sengaja membiarkan orang asing, terutama
yang berasal dari negeri Cina untuk mengambil alih lapangan pekerjaan di indonesia. Itu tidak
benar. Persyaratan untuk memasukkan tenaga kerja asing seperti yang tercantum pada UU No.
13 masih diadopsi.

"Pemerintah memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri selama kompetensinya memungkinkan
untuk jabatan itu," terangnya.

Dalam webinar itu, Dita juga membahas soal isu lain seperti soal kontrak, cuti dan PHK. Banyak
hoax yang beredar di tengah masyarakat dan itu semua tidak benar. Sebab soal kontrak, cuti
dan PHK masih sama dengan ketentuan UU lama.
Hal yang sama juga disesalkan oleh Wakil Ketua UmuMKADIN Shinta Widjaja Kamdani.
Menurutnya, banyak pihak yang mungkin tidak tahu substansi UU tersebut, sehingga banyak
salah persepsi. Padahal fakta sebenarnya tidak demikian.

“Salah satu permasalahan terbesar di Indonesia ini adalah kita memang membutuhkan reformasi
struktural. Ini kelihatan dari permaslahan-permasalahan yang kita hadapi setiap hari,” jelas Dita.

Banyak orang mengatakan Indonesia akan menjadi negara maju, Indonesia menjadi lima besar
ekonomi dunia. Cita-cita ini sungguh sangat indah, kata Dita, tapi orang banyak mesti
mengetahui bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita tadi.

169