Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul DPR: UU Cipta Kerja Disetujui, Uji Aturan Jabatan TKA Kehilangan
Objek
Nama Media hukumonline. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. hukumonline. com/berita/baca/lt5f86ec043415c/dpr--uu-
cipta-kerja-disetujui--uji-aturan-jabatan-tka-kehilangan-objek
Jurnalis Aida Mardatillah
Tanggal 2020-10-14 19:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sri Rahayu (Anggota Komisi IX DPR) MK tidak perlu mempertimbangkan pokok
permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan

neutral - Sri Rahayu (Anggota Komisi IX DPR) Selain itu 'jabatan tertentu' dan 'waktu tertentu'
juga harus mengikuti kebijakan sumber daya manusia dari masing-masing perusahaan

Ringkasan

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 42 ayat (4), ayat (5), ayat
(6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait jabatan dan jangka waktu
mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang dimohonkan Slamet Iswanto dan Maul Gani.

Para pemohon menganggap frasa "jabatan tertentu" tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan
pasti baik pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (4) itu maupun bagian batang tubuh pasal-pasal
lain dalam UU Ketenagakerjaan. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara spesifik
kategori jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki TKA. Ketentuan
ini memberi ruang kepada pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai tafsirannya.

DPR: UU CIPTA KERJA DISETUJUI, UJI ATURAN JABATAN TKA KEHILANGAN OBJEK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 42 ayat (4), ayat (5), ayat
(6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait jabatan dan jangka waktu
mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang dimohonkan Slamet Iswanto dan Maul Gani.
Para pemohon menganggap frasa "jabatan tertentu" tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan
pasti baik pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (4) itu maupun bagian batang tubuh pasal-pasal
lain dalam UU Ketenagakerjaan. Tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara spesifik
kategori jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki TKA. Ketentuan
ini memberi ruang kepada pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai tafsirannya.
173