Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

“Indonesia ini negara yang paling banyak regulasinya. Regulasi pusat maupun daerah. Juga
perizinannya, tidak cuma banyak, tapi juga tumpang-tindih. Pusat dan daerah kadang-kadang
ada yang overlap. Salah satu sisi positif UU Cipta Kerja ini adalah mengharmonisasi aturan dan
perizinan yang ada,” katanya.

Selain reformasi struktural yang harus dilakukan melalui UU Cipta Kerja ini, Dita menyebutkan
bahwa reformasi birokrasi juga harus terus dilanjutkan oleh pemerintah.

Di forum yang sama, Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo juga menyatakan keprihatinan
terhadap banyaknya peserta demo yang tidak memahami substansi. Bahkan Ganjar juga
menyebutkan, pihak yang didemo juga ada yang tidak paham dengan UU Cipta Kerja. Mereka
belum menelaah isi dan maksudnya, tapi sudah heboh menolaknya.

Sejak awal Ganjar sudah mengikuti wacana tentang Omnibus Law itu. Ia menyimak paparan
pakar hukum yang mengemukakan negara yang telah sukses melakukannya, begitu juga dengan
negara yang gagal mengaplikasikannya. Ganjar mengikuti proses itu jauh sebelum UU Cipta
Kerja ini diketok. Sehingga ia menyadari pentingnya UU ini bagi iklim usaha.

“Kalau kita bicara kepentingan, ini undang undang keren banget. Karena Investasi bisa masuk
cepat,” jelas Ganjar.

Lebih jauh dia memaparkan tentang persaingan global. Menurutnya, saingan setiap pengusaha
di setiap provinsi bukan provinsi lain, tapi negara lain. Oleh sebab itu diperlukan kepekaan untuk
menghadapi persaingan usaha secara global.

“Masak saya disuruh bersaing dengan Jabar, masak saya harus bersaing dengan Jatim?
Enggaklah. Kita saingannya Vietnam. Samsung produksi globalnya ada di Vietnam dan kita pakai
Samsung semua kok,” terang Ganjar.

Ganjar juga menceritakan ketika ditanya, kenapa tidak kirim surat aspirasi buruh tentang UU
Cipta Kerja kepada presiden seperti beberapa gubernur lain? Ganjar menegaskan tidak perlu
memakai cara seperti itu. Dia mengaku menempuh jalan lain, yaitu langsung meminta
keterangan secara jelas pada menteri dan DPR melalui telpon.

“Saya enggak pakai surat-suratan, saya langsung telpon tiga menteri. DPR saya telpon,” katanya.

Hal itu dilakukan Ganjar mengingat kompleksitas keadaan yang dihadapi bangsa ini. Di antaranya
sedang ada pandemi, pengangguran, ekonomi butuh tumbuh, investasi mesti cepat masuk.
Kalau semuanya sulit, mereka pasti meninggalkan Indonesia. Atas pertimbangan itulah, Ganjar
menyetujui UU Cipta Kerja setelah memahami duduk perkara dan pentingnya untuk memangkas
birokrasi yang berbelit itu. Semua itu dilakukan demi terciptanya lapangan kerja dan
kemakmuran rakyat. (ant/dil/jpnn

170