Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 175
Menanggapi permohonan ini, DPR menganggap dengan disetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja
menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober 2020, materi muatan Pasal 42 UU
Ketenagakerjaan ini telah diubah. Hal ini berakibat permohonan para pemohon atas Pasal 42
ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Ketenagakerjaan telah kehilangan objek.
"MK tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang
terkait dengan permohonan," ujar Anggota Komisi IX DPR Sri Rahayu saat memberi keterangan
DPR secara daring, Selasa (12/10/2020).
( Sebab, ketentuan Pasal 42 ayat (5) UU Ketenagakerjaan mengamanatkan pengaturan lebih
lanjut mengenai jabatan tertentu dalam pasal itu dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dapat diduduki TKA. Mengenai pengisian
jabatan tertentu, menggunakan kata "dapat" yang artinya jabatan tertentu dimaknai dapat juga
diisi tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi kompetensi, keahlian yang dibutuhkan
jabatan tertentu.
"Selain itu 'jabatan tertentu' dan 'waktu tertentu' juga harus mengikuti kebijakan sumber daya
manusia dari masing-masing perusahaan," ujar Sri.
174
