Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 178
Judul Kadin Sebut UU Cipta Kerja Seimbangkan Kepentingan Pengusaha,
Buruh dan UMKM
Nama Media merdeka. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. merdeka. com/uang/kadin-sebut-uu-cipta-kerja-
seimbangkan-kepentingan-pengusaha-buruh-dan-umkm. html
Jurnalis Idris Rusadi Putra
Tanggal 2020-10-14 18:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia)
Kami menyatakan sangat menyayangkan banyak pihak-pihak yang benar-benar tidak tahu
secara substansi UU ini sehingga banyak salah persepsi. Dan ini menimbulkan mindset yang
tidak bisa diubah
neutral - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia)
Indonesia mau menjadi negara maju, ekonomi lima besar dunia, kita harus perhatikan agar
keluar dari middle income trap, pertumbuhan PDB 7,4 triliun dolar AS. Cita-cita ini sangat indah,
tetapi kita harus tahu bagaimana mencapai ini
positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia)
Sekarang ini penyerapan investasi per Rp1 triliun itu hanya menyerap 1. 200 pekerja. Jadi ini
masalah yang harus diperhatikan. Kita harus investasi yang berkualitas
negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia)
Tidak hanya pesangon, upah minimuMKita juga paling tinggi sedunia. Bandingkan saja dengan
upah minimum negara-negara ASEAN. Contoh di Vietnam USD 192, Thailand USD 245, Malaysia
USD 294, Indonesia USD 313 pada 2020
Ringkasan
Wakil Ketua UmuMKamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani
menilai UU Cipta Kerja sudah menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak termasuk
pengusaha, buruh, dan UMKM. Oleh karena itu Shinta menyayangkan apabila masih ada
resistensi terhadap regulasi tersebut karena UU Cipta Kerja dapat membuat Indonesia bersaing
secara ekonomi di tingkat dunia.
177