Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 181
RIDWAN KAMIL MENGAKU DAPAT PERINTAH UNTUK SOSIALISASIKAN OMNIBUS
LAW
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mendapat instruksi untuk segera menyosialisasikan
pelaksanaan regulasi Omnibus Law dari pemerintah pusat.
Hal itu ia katakan setelah melakukan rapat virtual selama empat jam bersama Mendagri dan
sejumlah menteri lain di Gedung Pakuan.
"Tadi sepanjang 4 jam dibahas sosialisasi undang-undang Cipta kerja Omnibus Law dari sudut
pandang asbabun nuzul lahirnya undang-undang tersebut dari masalah keamanan dari masalah
lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah untuk aktif menyosialisasikan kira-kira begitu," tutur
Emil, sapaan akrabnya di Gedung Pusat Dakwah Islam, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020).
Emil juga mengaku diperintahkan untuk membuat tiMKecil untuk menyosialisasikan sekitar 12
klaster dalam regulasi baru tersebut.
"Bahwa terjadinya dinamika itu sudah realitanya, tapi tidak memberhentikan kita untuk
menyosialisasikan apa yang dimaksud. Nah, salah satu tugas provinsi membuat tiMKecil yang
tugasnya menjadi tim yang menyosialisasikan kurang lebih 11 sampai 12 klaster," tuturnya.
Dalam rapat itu, kata dia, salah satu fokus pembahasan adalah klaster ketenagakerjaan. Ia pun
mendapat pemaparan langsung dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
"Memang fokusnya tadi di ketenagakerjaan. Tadi dibahas sama ibu menteri yang hoaks, tidak
hoaks dan lain-lain. Harusnya sih kalau duduknya dengan jernih pemahaman itu bisa dimengerti
dengan baik," paparnya.
Kendati demikian, Emil pun tetap memberi ruang bagi masyarakat yang menolak regulasi itu
dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
"Dan, masih ada ruang ruang pertama adalah menggugat ke MK. Jika tidak puas, ruang kedua
adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di tahap dua,"
jelasnya.
180
