Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 182
Judul Buruh Jatim dan Khofifah Datangi Mahfud MD, Curhat soal Omnibus
Law
Nama Media viva. co. id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. viva. co. id/berita/nasional/1312174-buruh-jatim-dan-
khofifah-datangi-mahfud-md-curhat-soal-omnibus-law
Jurnalis Syahrul Ansyari
Tanggal 2020-10-14 18:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Jazuli (None) Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon
misalnya, kesepakatan kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi
dengan undang-undang itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas pak
neutral - Mahfud MD (Menko Polhukam) Terkait angka-angka besaran pesangon, menko
Polhukam mengatakan akan menyampaikan ke menteri Tenaga Kerja sebagai masukan
Ringkasan
]Menko Polhukam, Mahfud MD, menerima rombongan para pimpinan serikat pekerja atau buruh
Jawa Timur yang datang didampingi Gubernur JatiMKhofifah Indar Parawansa di Kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2020.
Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir ke kantor Kemenko Polhukam, antara lain dari KSPSI
Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jawa Timur.
BURUH JATIM DAN KHOFIFAH DATANGI MAHFUD MD, CURHAT SOAL OMNIBUS
LAW
- Menko Polhukam, Mahfud MD, menerima rombongan para pimpinan serikat pekerja atau buruh
Jawa Timur yang datang didampingi Gubernur JatiMKhofifah Indar Parawansa di Kantor
Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2020.
Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir ke kantor Kemenko Polhukam, antara lain dari KSPSI
Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jawa Timur.
Mereka datang untuk berdialog dengan Menko Mahfud terkait Undang Undang Cipta Kerja yang
baru disahkan oleh DPR. Para tokoh buruh menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-
materi dalam UU Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja.
181
