Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

JANJI MELIBATKAN PUBLIK DI ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER

Gelombang penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja masih terjadi hingga hari ini. Di
Jakarta massa yang tergabung dalam Persaudaraan pekerja muslim Indonesia (PPMI) dan
Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) memulai aksi sejak pukul 13. 00 WIB.
Mereka berharap pemerintah mencabut UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

"Hari ini kami kembali turun ke jalan, dengan harapan pemerintah dan DPR RI bisa membatalkan
UU Ciptaker," ujar koordinator dari mobil komando, Rabu (14/10).

Dalam aksinya, mereka masih memprotes UU yang disahkan secara diam-diam oleh DPR.
Padahal, sebagai wakil rakyat, katanya, harus ada koordinasi dalam aturan yang disebut bisa
menguntungkan ekonomi itu.

"Justru UU ini menyengsarakan, tidak hanya buruh. Tapi seluruh lapisan masyarakat," Tambah
dia.

Uniknya massa FSPASI membawa tiga bebek untuk menunjukkan rasa penolakannya terhadap
UU Ciptaker. "Kenapa kami membawa tiga bebek, sebenarnya kami ingin membawa kurang lebih
13 bebek, hanya kondisi yang tidak memungkinkan maka dari tiga tersebut mewakili dari 13 poin
yang sedemikian merugikan kaum buruh," kata koordinator lapangan aksi, Nurdin.

Bebek itu memberikan gambaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih mementingkan
mengunjungi bebek ke Kalimantan Tengah daripada menemui masyarakat yang beramai-ramai
datang ke Istana Merdeka.

Hari ini juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD, menerima rombongan pimpinan serikat pekerja Jawa Timur. Para buruh
menyampaikan kepada Mahfud, hak keperdataan mereka dirampas oleh UU Ciptaker.
"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan
kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan UU itu. Kami
merasa hak keperdataan kami dirampas," ujar Jazuli dari KSPI Jawa Timur saat pertemuan di
Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir antara lain dari KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI,
Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jawa Timur. Mereka datang dengan didampingi
Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk berdialog dengan Mahfud terkait UU Ciptaker yang
baru disahkan oleh DPR.

Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jawa Timur itu, Mahfud
mengatakan, gagasan awal pembentukan UU Ciptaker adalah untuk memudahkan perizinan agar
praktik korupsi dan pungutan liar menurun. Tujuan utama lainnya adalah agar kesempatan kerja
terbuka untuk menampung angkatan kerja baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini
mencapai sekitar 13,5 juta orang.

Meski begitu, masukan dari para perwakilan buruh ini Mahfud sebut bisa menjadi masukan dalam
persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP). Terkait angka-angka besaran
pesangon, Mahfud mengatakan, dia akan menyampaikannya ke Menteri Tenaga Kerja sebagai
masukan.

Mahfud menerangkan, terkait pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU
Ciptaker, pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah. Di kantor
Kemenko Polhukam misalnya, sebagian besar pimpinan serikat pekerja sudah bertemu sebanyak
tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait.

184