Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Pertemuan-pertemuan itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja
kepada pemerintah. Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan
tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.

Pemerintah segera menyusun aturan turunan UU Ciptaker yang sudah disahkan DPR pekan lalu.
Dalam penyusunan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden
(Perpres) nanti, pemerintah berjanji melibatkan publik. DalaMKurun waktu tiga bulan, aturan
turunan UU Ciptaker akan dibuat dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan
organisasi masyarakat.

"Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa
dipertanggungjawabkan secara publik. Semua bisa memberi masukan terhadap aturan turunan
ini," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, Rabu (14/10).

Donny menambahkan, target pemerintah setelah diterimanya naskah final adalah segera
menyusun aturan turunan UU Ciptaker. Sesuai arahan Presiden Jokowi, aturan turunan berupa
PP dan Perpres ini akan disusun paling lama hingga tiga bulan ke depan.

Bersamaan dengan penyusunan aturan turunan, pemerintah mempersilakan masyarakat yang
menolak UU Ciptaker untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Naskah final UU Cipta Kerja sendiri sudah diserahkan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar
Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno, siang tadi. Draf yang diserahkan ke Istana tersusun
dari 812 halaman.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong sosialisasi UU Ciptaker secara transparan ke
daerah. "Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap,"
kata Tito.

Kemudian lanjut Tito juga dapat mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah
responsif ketika ada demonstrasi saja. "Tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan
UU Cipta Kerja," ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law.

Ia juga menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung
menjadi UU Ciptaker itu dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di
masing-masing daerah. Tujuannya menghindari penggunaan waktu yang tidak efektif.

Mendagri akan memberikan soft copy untuk disebarkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan
Forkopimda, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan
pembelajaran dan pendalaman di daerah masing-masing.

185