Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 191
berbeda-beda. Kita ingin membuka diri untuk kebutuhan baru, tanpa meninggalkan hal-hal yang
baik," kata Dita.
Misinformasi soal cuti juga diluruskan oleh perempuan yang pernah dituduh melakukan tindakan
subversif selama menjadi aktivis tersebut. Dita menegaskan cuti hamil dan cuti haid tidak
dihilangkan dalam UU Cipta Kerja .
"Tidak ada penghilangan cuti hamil dan haid! Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan lho,
separuh pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya," kata Dita.
Begitu pula soal syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang nyatanya tetap mengadopsi
aturan di UU Ketenagakerjaan. Ada empat tahap yang harus ditempuh jika memang akan
melakukan PHK.
"Pengusaha harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus
ada perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus
intervensi memediasi. Kalau tidak selesai juga, baru bisa masuk jalur hukum. Tetap ada empat
layer soal PHK ini," kata Dita.
Upah MinimuMKabupaten/Kota (UMK) yang dikabarkan menghilang juga tetap ada dalam UU
Cipta Kerja .
Soal frase tidak diwajibkan, Dita menjelaskan bahwa tiap-tiap kabupaten/kota sebenarnya sudah
memiliki UMK dan ini tetap ada.
Tapi jika ada yang belum memiliki, pemerintah daerah bisa mengusulkan menggunakan dasar
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Kalau UMP-nya dianggap sudah mewakili, ya tidak perlu. Tiap daerah kan punya karakteristik
yang berbeda-beda, kalau mayoritas pekerjanya di UMKM, ya harus disesuaikan. Makanya pilihan
katanya "dapat", bukan "wajib" kan," kata Dita.
Perempuan pertama peraih Ramon Magsaysay Award di bidang Young Emerging Leader ini juga
menerangkan bahwa pemerintah akan mengakomodasi berbagai hal yang belum detil di UU
Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Kementerian Ketenagakerjaan akan bergerak aktif melibatkan dan mengundang seluruh Serikat
Pekerja, termasuk yang melakukan aksi penolakan.
"Setidaknya ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan
ketenagakerjaan yang isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan. Kami berharap semua unsur Serikat Pekerja
bisa ikut berdiskusi membahas detilnya," kata Dita.
190
