Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 195
Mereka datang untuk berdialog dengan Mahfud terkait UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh
DPR. Para tokoh buruh ini menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-materi dalam UU
Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja.
"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan
kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang
itu," kata Jazuli dari KSPI Jawa Timur.
Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jawa Timur, Mahfud mengklaim
bahwa gagasan awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan
perizinan agar praktik korupsi dan pungutan menurun. Tujuan utama lainnya adalah agar
kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja baru dan para pengangguran yang
totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang.
Meski demikin, masukan dari para perwakilan buruh dari Jawa Timur ini menurut Mahfud bisa
menjadi masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau PP.
Terkait angka-angka besaran pesangon, Mahfud akan menyampaikan ke Menteri Tenaga Kerja
sebagai masukan.
Terkait pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Mahfud
mengklaim bahwa pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah.
Di kantor Kemenko Polhukam misalnya, sebagian besar pimpinan serikat pekerja sudah bertemu
tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait.
Pertemuan-pertemuan itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja
kepada pemerintah. Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan
tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.
Mengenai unjuk rasa buruh, Mahfud menegaskan hal itu dilindungi oleh undang-undang
sehingga disalurkan dan diberi tempat oleh pemerintah, karena menjadi bagian dari demoktasi.
Tapi kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menimbulkan kerusuhan, maka harus
ditindak karena melawan hukum.
194
