Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 200
Judul Hari Kerja Buruh Bertambah Jadi 6 Hari di UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. cnnindonesia. com/ekonomi/20201014154457-532-
558386/hari-kerja-buruh-bertambah-jadi-6-hari-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-14 17:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17. 500. 000
News Value Rp 52. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Jumisih (Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik) Perusahaan kan mengacunya
undang-undang. Kalau undang-undang mengatur enam hari kerja, ya akan seperti itu
negative - Jumisih (Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik) Kalau dikondisikan enam hari
kerja, maka waktu istirahat dan bersama keluarga jadi berkurang. Ini yang kami sayangkan
Ringkasan
Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) menghapus ketentuan lima hari kerja
dalam sepekan yang diatur dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Penghapusan tertuang dalam Pasal 81 Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di bagian tersebut, hanya
tercantum aturan enam hari kerja dalam sepekan bagi para pekerja.
HARI KERJA BURUH BERTAMBAH JADI 6 HARI DI UU CIPTA KERJA
Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) menghapus ketentuan lima hari kerja
dalam sepekan yang diatur dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Penghapusan tertuang dalam Pasal 81 Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di bagian tersebut, hanya
tercantum aturan enam hari kerja dalam sepekan bagi para pekerja.
"Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jaMKerja, paling sedikit setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jaMKerja; dan b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu," bunyi pasal tersebut berdasarkan draf final RUU Cipta Kerja berjumlah 812
halaman yang diterima CNNIndonesia. com dari Baleg DPR RI.
199
