Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Judul Stafsus Menaker paparkan kepentingan buruh yang ada di UU Cipta
Kerja
Nama Media elshinta. com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www. elshinta. com/news/216768/2020/10/14/stafsus-
menaker-paparkan-kepentingan-buruh-yang-ada-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-14 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7. 500. 000
News Value Rp 22. 500. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Hal-hal baik
yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu mengakomodasi
perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Indonesia ini
angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang dengan tingkat
produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau menanggung dan
tidak banyak yang mampu menjalankan

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Manfaat JKP
ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun pengusaha
dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari BPJS
Ketenagakerjaan

neutral - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Kenapa batas
maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan Pemerintah,
nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa berbeda-beda

neutral - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Tidak ada
penghilangan cuti hamil dan haid. Menteri (Ketenagakerjaan) kita ini perempuan, separuh
pekerja kita ini perempuan. Semua tetap ada dan dibayarkan upahnya

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Pengusaha
harus tetap memberi informasi, tidak bisa sepihak. Kalau pekerja tidak setuju, harus ada
perundingan yang bisa didampingi serikat pekerja. Jika tidak sepakat, pemerintah harus mediasi.
Kalau tidak selesai juga, baru masuk jalur hukum

positive - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Kalau UMP-nya
dianggap sudah mewakili, tidak perlu. Tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, kalau
mayoritas pekerjanya di UMKM, harus disesuaikan. Makanya pilihan katanya dapat, bukan wajib

204