Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

TARIF CUKAI ROKOK BAKAL NAIK DI 2021, BAGAIMANA NASIB PEKERJA?

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai rencana kenaikan tarif cukai rokok pada
2021 harus dipikirkan secara adil dan bijaksana, jangan sampai hal ini membuat pelaku industri
tembakau khususnya petani dan pekerja sektor sigaret kretek tangan (SKT) makin menderita,
terutama di tengah kondisi ekonomi sulit di masa pandemi COVID-19.

Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan selama ini pemerintah mengantongi sebanyak 70
persen dari kontribusi pajak dan cukai industri hasil tembakau.

Menurutnya target penerimaan negara dari cukai dipatok naik 4,8 persen menjadi Rp172 triliun.
Ini sudah setara dengan 11,9 persen total penerimaan pajak negara. Belum lagi pajak retribusi
daerah 10 persen dari nilai cukai dan pendapatan PPn rokok.

Setelah kenaikan cukai 2020 mencapai 23 persen, pabrikan dinilai enggan untuk menaikkan
harga jual ke pasaran karena memikirkan daya beli masyarakat. Hasilnya kinerja industri makin
terpuruk dan imbasnya kepada petani dan pekerja IHT, belum lagi ditekan dampak pandemi.

"Makanya kalau menurut kami yang perlu dipikirkan para petani dan sektor SKT yang rata-rata
perempuan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, kasihan kalau mereka menjadi tulang
punggung, Untuk tahun depan, harapannya SKT tidak perlu naik tarif cukai dulu demi prioritas
penyelamatan tenaga kerja" ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Dia berharap pemerintah bersikap rasional dan bijaksana dalam menentukan kebijakan cukai
rokok . Jangan sampai kenaikannya terlalu tinggi seperti pada tahun ini yakni 23 persen.

Adapun, selain berkontribusi secara ekonomi, industri rokok juga menyerap tenaga kerja
mencapai 5,9 juta orang. Apabila satu orang menanggung empat anggota keluarga, berarti ada
20 juta orang menggantungkan hidupnya dari IHT.
Sebelumnya, Kasubdit Hubungan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sumondang
mengatakan bahwa dampak kenaikan cukai rokok dapat menyebabkan perusahaan tutup dan
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan
tersebut.

"Pemerintah perlu melihat dan menghitung kembali dampak dari kenaikan cukai karena
bagaimanapun kalau dihitung ini secara ekonomi dan jumlah pengangguran yang berdampak,
ini harus dilakukan kajian/penelitian atau mengambil keputusan yang bijak," ujar Sumondang.
Kemenaker berharap bahwa tenaga kerja harus tetap bekerja dan perekenomian tetap bekerja
dengan baik tanpa adanya PHK. "Kita harus menghitung dampak dari terjadinya kenaikan cukai
ini. Jangan sampai terjadi PHK dan sampai perusahaan tutup atau lainnya. Perlu kehati-hatian
dan kajian lebih dalam untuk menghindari ini. Juga harus ada roadmap untuk melihat ini secara
luas," katanya.

208