Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

negative - Dita Indah Sari (Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker)) Setidaknya
ada tiga sampai empat PP yang akan kita bahas. Tentang pengaturan ketenagakerjaan yang
isinya soal kontrak, outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP
tentang pengupahan

Ringkasan

Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari mengatakan, Undang-
Undang Cipta Kerja tetap mengakomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai hal yang
baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan regulasi tersebut
berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-haknya ketika melaksanakan
kewajibannya, seperti pesangon PHK, status kontrak, cuti, alih daya, hingga pengupahan.

STAFSUS MENAKER PAPARKAN KEPENTINGAN BURUH YANG ADA DI UU CIPTA
KERJA

Staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari mengatakan, Undang-
Undang Cipta Kerja tetap mengakomodasi kepentingan buruh dan mengadopsi berbagai hal yang
baik dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu
mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan," kata Dita
di Jakarta, Rabu (14/10).

Ia menjelaskan regulasi tersebut berupaya untuk menjamin buruh-buruh masih menerima hak-
haknya ketika melaksanakan kewajibannya, seperti pesangon PHK, status kontrak, cuti, alih
daya, hingga pengupahan.

Selain itu, tambah dia, Omnibus Law ini juga mampu menjawab berbagai isu terkait klaster
ketenagakerjaan sesuai dengan perkembangan terkini, mengingat UU sebelumnya sudah
berumur hampir 17 tahun.

Salah satunya terkait pesangon bagi karyawan PHK yang saat ini masih merupakan salah satu
yang tertinggi di dunia, meski mengalami revisi ke bawah, dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi
25 kali gaji.

"Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini tidak berimbang
dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak ada yang mau
menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan," ujar Dita.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja ini juga memberikan inovasi yang lebih relevan bagi buruh
yang terkena PHK yaitu memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan angka yang
tidak memberatkan pengusaha.

"Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun
pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari
BPJS Ketenagakerjaan," kata Dita, dikutip Antara .
Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih
mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59, yang juga disesuaikan
dengan perkembangan terkini.

205