Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 201
Dalam pasal 77 ayat (2) disebutkan jaMKerja maksimal dalam sepekan adalah 40 jam. Aturan
ini masih sama dengan yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan.
Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan aturan baru soal hari
kerja per pekan merugikan kaum buruh. Ia khawatir aturan ini dijadikan acuan bagi perusahaan
untuk menambah beban kerja para karyawan.
Jumisih menyadari ada frase 'paling sedikit'. Namun, aturan itu tetap memberi celah bagi pemberi
kerja untuk menambah hari kerja pekerja.
"Perusahaan kan mengacunya undang-undang. Kalau undang-undang mengatur enam hari
kerja, ya akan seperti itu," ujar Jumisih kepada CNNIndonesia. com, Rabu (14/10).
Menurutnya, selama ini aturan yang ada sudah ideal. Lima hari kerja dan dua hari libur dalam
sepekan sudah seimbang untuk waktu istirahat buruh.
"Kalau dikondisikan enam hari kerja, maka waktu istirahat dan bersama keluarga jadi berkurang.
Ini yang kami sayangkan," ujarnya.
200
