Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 197
LAWAN HOAKS, PARA MENTERI JELASKAN UU CIPTA KERJA KE PEMDA
PEMERINTAH pusat menggencarkan sosialisasi terkait substansi Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja ke pemerintah daerah.
Upaya ini diharapkan menekan kabar bohong (hoaks) regulasi yang baru disahkan DPR RI.
"Sehingga, ada kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap," ujar Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi secara virtual, Rabu (14/10).
"Kemudian, mengambil langkah yang bukan hanya responsif ketika ada demo, namun juga
langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja," imbuhnya.
DalaMKesempatan itu, hadir pula secara virtual Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah. Berikut, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya Bakar, serta pejabat lainnya.
Tito menyarankan pemerintah daerah untuk mempelajari materi UU Cipta Kerja yang merupakan
gabungan dari 70 UU. Pembelajaran dapat fokus pada persoalan di masing-masing daerah.
Dengan begitu, sosialisasi UU Cipta Kerja kepada masyarakat lebih efektif. Pemangku kebijakan
di daerah juga mendapat pemahaman yang utuh. Adapun salinan UU Cipta Kerja akan disebarkan
ke seluruh pemerintah daerah.
Senada, Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan urgensi untuk
mempelajari UU Cipta Kerja. Pemerintah pusat dikatakannya segera menggarap aturan turunan.
"Tugas kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian
tentang UU Cipta Kerja. Ini tentang materi yang sebenarnya dibandingkan dengan hoaks. Lalu,
manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja," jelas Mahfud.
Latar belakang Presiden Joko Widodo dalam merancang UU Cipta Kerja tidak lepas dari keinginan
untuk membenahi iklim berusaha. Mengingat, ada persoalan izin yang berbelit, hingga proses
panjang meja birokrasi.
"Itu sebabnya muncul gagasan omnibus law. Satu UU yang menyelesaikan problem antar
berbagai UU. Idenya dulu seperti itu," tutupnya. (OL-11).
196
