Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

outsource, dan lainnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan PP tentang pengupahan.
Kami berharap semua unsur Serikat Pekerja bisa ikut berdiskusi membahas detilnya

Ringkasan

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengadopsi segala hal baik yang ada di Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengakomodasi perkembangan
zaman serta ekonomi dunia.
Hal ini diungkapkan Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari dalam diskusi daring
bertajuk "UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik", Selasa (13/10/2020).

STAFSUS MANAKER: HAL BAIK DI UU KETENAGAKERJAAN DAN PERKEMBANGAN
ZAMAN DIAKOMODIR UU CIPTAKER
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengadopsi segala hal baik yang ada di Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengakomodasi perkembangan
zaman serta ekonomi dunia.

Hal ini diungkapkan Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari dalam diskusi daring
bertajuk "UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Kepentingan Publik", Selasa (13/10/2020).

"Hal-hal baik yang ada di UU Ketenagakerjaan tentu kita adopsi, dan kita juga perlu
mengakomodasi perkembangan zaman supaya aturan ketenagakerjaan tetap relevan. Perlu
diingat UU Ketenagakerjaan kita ini dibahas sejak tahun 2000 dan disahkan di tahun 2003, sudah
17-20 tahun lalu. Apa yang relevan di masa itu, belum tentu masih relevan di tahun 2020," kata
Dita.

Mantan aktivis buruh dan Sekjen Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) ini pun meluruskan
berbagai isu miring mengenai ketenagakerjaan yang tersebar di masyarakat.

Mulai dari soal pesangon, status kontrak, cuti, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, hingga
pengupahan.

"Soal pesangon, Indonesia ini angka pesangonnya salah satu yang paling tinggi di dunia dan ini
tidak berimbang dengan tingkat produktivitas kita. Angka 32 kali gaji ini realisasinya juga tidak
ada yang mau menanggung dan tidak banyak yang mampu menjalankan. Apa kita mau hanya
bagus di atas kertas saja," kata Dita.

Hal ini pula yang coba dibuat lebih relevan dalam UU Cipta Kerja dengan mengambil jalan tengah
yakni mengurangi angka pesangon, namun memberikan inovasi berupa Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

"Manfaat JKP ini hanya ada di UU Cipta Kerja, angkanya tidak lagi memberatkan pekerja ataupun
pengusaha dengan iuran tambahan. Pemerintah akan lakukan rekomposisi iuran yang ada dari
BPJS Ketenagakerjaan," kata Dita.
Terkait isu soal kontrak, Dita menjelaskan bahwa syarat-syarat mengenai pekerja kontrak masih
mengadopsi aturan di UU Ketenagakerjaan terutama di pasal 56 dan 59.

"Kenapa batas maksimal kontrak tidak tercantum lagi? Karena ini akan dicantumkan di Peraturan
Pemerintah nanti supaya ada fleksibilitas. Karakteristik hubungan kerja di tiap sektor kan bisa

189