Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan
kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang
itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas pak," kata Jazuli dari KSPI Jawa Timur
dalaMKeterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Rabu (14/10/2020).

Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jawa Timur, Mahfud mengatakan
gagasan awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan perizinan agar
praktik korupsi dan pungutan menurun.

Tujuan utama lainnya, kata Mahfud, adalah agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung
angkatan kerja baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta
orang.

Meski demikian, menurut Mahfud masukan dari para perwakilan buruh dari Jawa Timur bisa
menjadi masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP).

Terkait angka-angka besaran pesangon, Mahfud mengatakan akan menyampaikannya ke
Menteri Tenaga Kerja sebagai masukan.

Terkait pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Mahfud
menegaskan pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah.

Di kantor Kemenko Polhukam misalnya, kata Mahfud, sebagian besar pimpinan serikat pekerja
sudah bertemu tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait.
Pertemuan-pertemuan itu antara lain, kata Mahfud, menghasilkan berbagai masukan dari serikat
pekerja kepada pemerintah.

Meski demikian, kata Mahfud, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan tengah,
maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.

Mengenai unjuk rasa buruh, Mahfud mengatakan hal itu dilindungi oleh undang-undang karena
menjadi bagian dari demokrasi sehingga disalurkan dan diberi tempat oleh pemerintah.

Tapi kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menciptakan kerusuhan, kata Mahfud,
maka harus ditindak karena melawan hukum.

187